Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
NAMA Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo bersama bakal calon presiden (bacapres) Partai NasDem Anies Baswedan mendominasi hasil survey elektabilitas capres 2024 yang dilakukan oleh lembaga survei Indikator Politik Indonesia.
Selain kedua nama tersebut, terdapat juga nama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang masuk dalam 3 besar tokoh capres 2024 dengan elektabilitas tertinggi.
"Semakin mendekati pemilu, mata publik akan semakin fokus pada peta kompetisi antar kandidat presiden dan partai politik Layaknya nonton pacuan kuda. Masyarakat akan terus mengamati pergerakan elektoral para kandidat dan partai yang bersaing, khususnya yang menjadi pilihan mereka," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat menyampaikan hasil survey terbarunya di Jakarta, Kamis (1/12).
Survei dilakukan pada 30 Oktober hingga 5 November 2022. Indikator menggunkan metode multistage randim sampling dalam menentukan respoden. Total terdapat 1.220 responden yang dilibatkan secara tatap muka. Margin of error survei berada di angka 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Berdasarkan survei, Ganjar Pranowo masih menjadi tokoh dengan tingkat elektabilitas capres tertinggi mencapai 27,2 persen. Diikuti nama Anies Baswedan sebesar 23,9 persen. Selanjutnya Prabowo yang mengantongi 17,8 persen elektabiltas. Selebihnya terdapat nama Ridwan Kamil 8,9 persen, serta AHY 4,5 persen.
"Mungkin karena jarak ke pemilu masih cukup lama, tokoh tokoh yang mendapat dukungan publik untuk maju sebagai calon presiden sepanjang setahun terakhir belum berubah. Mereka yang selalu menduduki posisi atas adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Belum ada tokoh lain yang mampu menyusul posisi mereka," ujarnya.
Baca juga: Prioritaskan Pencapresan Airlangga, Bukti Soliditas KIB
Dalam survei tersebut juga terlihat bahwa nama Anies Baswedan mengalami peningkatan dukungan dalam waktu kurang lebih dua bulan sejak dicapreskan oleh NasDem. Sementara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto trennya cenderung menurun terutama Prabowo yang sebelumnya masih di posisi ke dua selama kurang lebih enam bulan.
"Sementara nama lain masih jauh lebih rendah Hingga simulasi daftar 10 nama, Ridwan Kamil dukungannya lebih besar selain tiga besar di atas, tapi masih kurang dari 10 persen," ungkapnya.
Burhanuddin menjelaskan dinamika persaingan antarkandidat presiden yang relative rendah mendorong parpol untuk lebih memilih menunggu momentum yang tepat untuk memberikan dukungan.
PDIP belum menentukan piluhan meskipun bisa mengusung sendiri sementara Golkar, PAN dan PPP baru sebatas membentuk koalisi, tapi belum juga menentukan capres. Begitupun Gerindra secara internal mengajukan Prabowo Subianto, tetapi belum memiliki kesepaktan resmi dengan PKB selaku patai koalisi.
"Sementara deklarasi Anies Baswedan sebagai capres oleh Partai NasDem telah mengakhiri sikap bungkam parpol. Terbukti deklarasi ini memicu pro kontra dari sejumlah parpol, khususnya berkaitan dengan posisi NasDem sebagai bagian dari pemerintah dan sikap Anies yang kerap berseberangan dengan pemerintah. Ada yang memandang langkah NasDem tidak konsisten, tidak loyal, tetapi ada juga yang menganggapnya sebagai manuver politik biasa," ungkapnya. (OL-4)
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Pria yang akrab disapa Romy tersebut mengatakan bahwa PPP masih menunggu hasil muktamar partai yang rencananya digelar pada September mendatang.
Wakil Ketua Partai NasDem, Saan Mustopa mengatakan pihaknya tidak akan terburu-buru dalam mendeklariskan pencalonan Prabowo sebagai capres di pemilu selanjutnya.
Ray Rangkuti menilai keputusan Partai Gerindra dalam mengusung kembali Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden 2029 terlalu cepat.
Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.
Cak Imin enggan menanggapi lebih jauh ihwal kemungkinan memajukan dirinya. Ia menilai pesta demokrasi 2029 masih lama.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved